Pengkajian hukum tentang bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan kaitannya…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vi+70hlm;14,5x20,5cm

Judul Seri

-

No. Panggil

348.02 BAD P-1

Penindasan atas nama otonomi

Buku ini merupakan laporan hak asasi manusia LBH Surabaya yang dibuat saat arus publik bergayung sambut atas nama otonomi daerah yang sekaligus membenturkan fakta lapangan bahwa otonomi ternyata menyisakan penderitaan rakyat kecil.

Desentralisasi & otonomi daerah :desentralisasi, demokratisasi & akuntabilita…

Edisi

Cetakan Ke-3

ISBN/ISSN

9789799801418

Deskripsi Fisik

xviii+416 hlm;14,8x21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352.283 HAR D-1

Pencerahan masalah yang analitik : otonomi daerah dalam kerangka NKRI

Edisi

Cetakan 1

ISBN/ISSN

979346402X

Deskripsi Fisik

xiii+140hlm;21cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352 HAR P-1

Menakar urgensi otonomi daerah

Edisi

-

ISBN/ISSN

9794140236

Deskripsi Fisik

x+136 hlm;14,5x20,5 cm

Judul Seri

Seri Ilmu Pemerintahan

No. Panggil

352 NAP M-1

Problematika hukuman cambuk di aceh

Edisi

Cet.2

ISBN/ISSN

978-602-19436-5-6

Deskripsi Fisik

x, 188 hlm : 22 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.06 ZAI P-1

Prospek otonomi daerah dinegara Republik Indonesia(Identifikasi faktor-faktor…

Edisi

ed.1 cet.10

ISBN/ISSN

9794211842

Deskripsi Fisik

xiv+306hlm;21cm

Judul Seri

-

No. Panggil

341 MAU H-1

Perundangan tentang otonomi daerah

Edisi

cet 1

ISBN/ISSN

9789793410692

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

352 TIM P-1

Pelaksanaan otonomi luas dengan pemilihan kepala daerah secara langsung

Edisi

ed.1 cet.3

ISBN/ISSN

9793654198

Deskripsi Fisik

xii+384hlm;21cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352.14 ABD P-1

Undang-Undang RI NO.32 dan 33 Tentang otonomi daerah 2004-2009

Edisi

cet.1

ISBN/ISSN

9786028004466

Deskripsi Fisik

iv+625hlm;11x21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352 CIT U-1

Hasil penelitian analisa kinerja DPRD kabupaten Blitar 2004-2009

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

PROBLEMATIKA HUKUM OTONOMI DAERAH DI INDONESIA

Materi yang diangkat berhubungan dengan berlakunya UU No.22 tahun 1999 yang kemudian diganti dengan UU No.32 tahun 2004 beserta perubahannya.

Membedah kondisi hukum di era otonomi daerah dengan menggunakan cara pandang …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Tugas Pokok dan Fungsi Legislatif dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten/…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Revitalisasi Lembaga Adat Dalam Menyelesaikan Konflik Etnis Menghadapi Otonom…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-