Collections

Advanced Search
1 2 3 4 5 Next Last Page

Perluasan kewenangan peradilan administrasi dalam mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah

Petunjuk praktis beracara di peradilan tata usaha negara konvensional dan elektronik

PIM III : Laporan hasil implementasi proyek perubahan / peningkatan pengelolaan barang milik negara (bmn) melalui penyediaan aplikasi pemeliharaan barang milik negara (e-maintenance bmn) pada pengadilan tinggi banten

PIM III : Laporan hasil implementasi proyek perubahan : peningkatan akuntabilitas penyerapan anggaran dan penatausahaan barang milik negara melalui sistem monitoring dan evaluasi pemeliharaan barang milik negara realtime pada pengadilan tinggi agama jawa barat

KKP PIM III: Rencana kerja peningkatan kinerja penginventarisasian barang milik negara (BMN) pada bagian umum sekretariat kepaniteraan mahkamah agung republik indonesia

KKP PIM III: Rencana kerja peningkatan kinerja penginventarisasian barang milik negara (BMN) pada bagian umum sekretariat kepaniteraan mahkamah agung republik indonesia

Undang-undang Republik indonesia nomor 47 tahun 2009 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2010

Undang-undang Republik indonesia nomor 47 tahun 2009 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2010

Implikasi pembatasan kompetensi absolut peradilan tata usaha negara

Implikasi pembatasan kompetensi absolut peradilan tata usaha negara

Kompilasi dan Re-publikasi Putusan-putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Peradilan umum dan peradilan tata usaha negara

Peradilan umum dan peradilan tata usaha negara

Kitab undang-undang PTUN:peradilan tata usaha negara

Kitab undang-undang PTUN:peradilan tata usaha negara

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia : tata usaha negara (jilid 6)

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia : tata usaha negara (jilid 6)

Pembangunan Hukum Administrasi Negara Melalui Putusan-Putusan Tata Usaha Negara

Kewenangan peradilan tata usaha negara dalam penyelesaian sengketa batas wilayah antar pemerintah daerah : Laporan Penelitian

Sistem ketatanegaraan indonesia (dari orla, orba sampai reformasi) :telaah sosiologis dan yuridis pragmatiskrisis jati diri hukum tata negara Indonesia

Sistem ketatanegaraan indonesia (dari orla, orba sampai reformasi) :telaah sosiologis dan yuridis pragmatiskrisis jati diri hukum tata negara Indonesia

Beberapa Putusan Mahkamah Agung Dalam Tingkat Peninjauan Kembali Perkara Tata Usaha Negara

Makna pejabat tata usaha negara dalam sengketa tata usaha negara (studi tentang putusan mahkamah agung ri tahun 2005-2011)

Makna pejabat tata usaha negara dalam sengketa tata usaha negara (studi tentang putusan mahkamah agung ri tahun 2005-2011)

Aspek-aspek negara dalam hukum internasional : edisi revisi

Aspek-aspek negara dalam hukum internasional : edisi revisi

Sistem hukum administrasi negara indonesia

Sistem hukum administrasi negara indonesia

Konstitusi-konstitusi politik modern : kajian tentang sejarah dan bentuk-bentuk konstitusi dunia

Konstitusi-konstitusi politik modern : kajian tentang sejarah dan bentuk-bentuk konstitusi dunia

Ilmu negara

Ilmu negara

1 2 3 4 5 Next Last Page

Search Result

Found 217 from your keywords: subject="Negara"
Query took 0.05271 second(s) to complete
XML ResultJSON Result

Information

Web Online Public Access Catalog - Use the search options to find documents quickly